Kenaikan Gaji ASN 2025? APBN Sudah Siap, Prabowo Yang Tentukan

Sulawesinetwork - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai peningkatan belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 adalah hal yang wajar.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN).

"Itu pertumbuhan normal itu, normal aja," ujar Febrio saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa, 3 September 2024 dikutip dari Detik.

Baca Juga: Usai Plafon Dirontok Angin, Giliran Kapal Diatap Gedung Pinisi Terbakar: Kurang Safety

Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L di tahun depan direncanakan sebesar Rp 513,22 triliun.

Angka ini meningkat dibandingkan dengan belanja pegawai K/L di tahun 2024 yang mencapai Rp 460,86 triliun.

Kenaikan tersebut, menurut Febrio, merupakan bagian dari upaya untuk mendukung reformasi birokrasi dan memastikan bahwa ASN dapat bekerja lebih produktif dan efisien.

Baca Juga: Netralitas ASN adalah Kunci Kesuksesan Pilkada Sebagai Perwujudan Demokrasi yang Berintegritas

Anggaran belanja pegawai K/L yang meningkat ini terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara.

Khusus untuk belanja pegawai K/L, nilainya juga mengalami kenaikan dari Rp 285,80 triliun di tahun 2024 menjadi Rp 297,71 triliun pada tahun 2025.

Kenaikan ini diharapkan dapat mendorong ASN untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara.

Baca Juga: Bawaslu Bulukumba Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024, 4 Poin Wajib Dipahami

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, antara lain melalui digitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ASN.

Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas, profesionalisme, dan integritas birokrasi serta layanan publik.