Sulawesinetwork.com - Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) menunggak. Hal itu diklaim akibat minimnya Pendapat Asli Daerah (PAD).
Hal itupun diakui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone yang hingga saat ini sulit membayar TPP ASN yang menunggak sejak Maret hingga Juli ini.
Menurut Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Bone, Andi Irsal Mahmud, hal itu diakibatkan minimnya pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga: Jaga Pelestarian Alam, Desa Tana Towa Bulukumba Raih Penghargaan Proklim Utama dari KLHK
Sehingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharapkan dapat mengejar pajak dan retribusi untuk menambah kas daerah dari PAD.
"Per hari ini sumber pendapatan asli daerah tidak bergerak secara signifikan. Ini sudah bulan Agustus, masih ada OPD yang realisasinya baru 40 persen," terang Andi Irsal.
"Saya biasa koordinasi dengan Bapenda tolong cari uang karena banyak mau dibayar," tambah Andi Irsal dilansir Sabtu, 10 Agustus 2024.
Baca Juga: Pemkab Bulukumba Terima UHC Awards 2024 dari BPJS Kesehatan
Irsal menerangkan bahwa pembayaran TPP menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, Pemkab Bone juga memiliki beban untuk membayar belanja lain di luar dari TPP.
Dimana pembayaran lainnya diluar TPP bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bone mendapat pengurangan.
Ia mencontohkan jika Pemkab bone dari 10 yang harus dibayar. Namun pendapatkan hanya ada satu sumber.
Baca Juga: Tegas, Irjen Andi Rian Djajadi Ingatkan Pentingnya Netralitas dalam Pilkada Serentak 2024
"TPP itu Rp 5 miliar setiap bulan yang bersumber dari DAU dan sementara transfer DAK kita dikurangi. Makanya cukup sulit karena ada hal yang harus dibayar," ujarnya.
Sementara kata Andi Irsal, kemampuan DAU saat ini juga terbatas. Pemkab Bone juga masih menunggu transfer dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Sulsel.
