Sulawesinetwork.com - Kepala Dinas dan Bendahara Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Bulukumba saling bantah soal dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif.
Bendahara Diskominfo Bulukumba, Risnawati mengatakan jika SPj yang diduga fiktif tersebut tidak melalui verifikasi dan tidak tertandatangan.
Risnawati mengaku jika keberadaan SPj itu baru diketahuinya saat berkas tersebut ditarik dari Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulukumba.
"Jadi SPj itu baru dikatahui ada dan tidak tertandatangan setelah ditarik dari keuangan (BPKAD). Jadi sejak awal saya tidak tahu," tegas Risnawati.
Menurutnya, lanjut Risnawati. Berkas SPj lainnya yang sebelumnya diajukan telah melalui verifikasi dan lengkap.
Sedangkan SPj yang belakangan ditemukan tidak tertandatangan dan tidak memiliki paraf dari Sekretaris Diskominfo baru ditemukan setelah berkas diperiksa ulang.
"Jadi setelah ditarik dari keuangan, saya kembali cek dan menemukan ada SPj yang tidak tertandatangan tapi tetap diajukan. Jadi saat verifikasi memang tidak ada SPj itu," jelasnya.
Sementara, Kepala Diskominfo Bulukumba HM Daud Kahal membantah jika SPj tersebut diduga fiktif seperti yang kini beredar.
Daud Kahal secara tegas membantah jika SPj tersebut fiktif lantaran telah melalui tahap verifikasi Bendahara Risnawati.
Baca Juga: Prabowo Unggah Momen Sarungan Nonton Timnas RI vs Jepang, Netizen: Persis Bapak Saya
"Kalau disebut fiktif saya bantah itu, karena semua melalui tahap verifikasi dari bendahara sendiri," tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraha Bulukumba itu mengaku jika polemik yang terjadi diinternal Diskominfo Bulukumba hanya sebuah miskomunikasi.
