Sulawesinetwork.com - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kadiskominfo) Bulukumba, HM Daud Kahal tegas bantah adanya tudingan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif.
"Sebenarnya saya bantah jika ada yang mengatakan seperti itu (fiktif). Pengajuan itukan ada bukti-bukti pendukung diketahui PPTK dan diverifikasi," tegasnya.
Daud menyatakan pengajuan SPj yang diduga fiktif untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan salah satu upaya untuk menyelesaikan tunggakan utang.
Baca Juga: Prabowo Unggah Momen Sarungan Nonton Timnas RI vs Jepang, Netizen: Persis Bapak Saya
Itupun menurut dia, bukan hanya utang pemeliharaan kendaraan dieranya saat ini. Tetapi termasuk diera Rudi Ramlan menjabat sebagai Kadiskominfo Bulukumba.
"Jadi bukan hanya utang ganti oli (pemeliharaan) diera saya, termasuk diera pak Rudi Ramlan," ungkap Daud saat memberikan klarifiksi.
Daud menerangkan jika utang pemeliharaan kendaraan yang harus dibayarkan dieranya sebanyak dua kali pemeliharaan dan 2 kali diera Rudi Ramlah.
Baca Juga: Begini Momen Akrab Pertemuan Prabowo dan Aburizal Bakrie
"Jadi ganti oli, itu termasuk saya 3 kali pak Rudi 2 kali. Tapi toko bilang itu belum dibayar, termasuk mobil DD 100 H yang ada dikantor disitu meliputi perbaikan mobil," beber Daud.
Selain pemeliharaan kendaraan, Daud mengaku adanya honor pihak ketiga sebanyak 3 orang juga belum dibayarkan sehingga dirinya mendesak untuk dibayarkan.
"Kenapa saya mendesak, karena listrik mau dibayar, pihak ketiga dan untuk media yang harus cair untuk dibayarkan," jelasnya.
Baca Juga: Soal Tudingan Dugaan SPj Fiktif Kadiskominfo Bulukumba, Begini Penjelasan Daud Kahal
"Kalau bendahara menganggap itu fiktif, kan seleksinya di bendahara dan terakhir tertanda tangan," tambahnya.
Sementara terkait temuan SPj yang diselip tanpa diketahui Bendahara Diskominfo, Risnawati. Daud mengaku jika itu hanya miskomunikasi ditingkat staf.
