Sulawesinetwork.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bulukumba untuk mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024.
Kerjasama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif yang ditandantangani Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar bersama ketua MUI Bulukumba, K.H.Tjamiruddin di Cafe Grand 99, jalan Bakti Adiguna, Kamis, 30 November 2023.
Bakri mengatakan bahwa sebagai lembaga pengawas pemilu tentu strategi pencegahan pelanggaran pemilu khususnya politik melibatkan semua pihak termasuk MUI.
Baca Juga: Polres Bulukumba Mulai Laksanakan Pengamanan Kampanye, Wilayah Bontobahari Kondusif
“Lembaga MUI merupakan lembaga strategis untuk menyebarkan pesan kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak buruk dari praktik politik uang," jelas Bakri.
Bakri menyampaikan terimakasih kepada MUI Bulukumba yang bersediah mendukung pengawasan pertisipatif dengan melakukan penandatanganan MoU bersama.
"Karena dalam melakukan pengawasan, bukanlah hal mudah karena banyak orang tidak suka diawasi. Keterlibatan MUI kami ucapkan terimakasih," ungkapnya.
Baca Juga: Legislator Demokrat H Muhammad Sabir Kini Ditahan Usai Kasasi JPU Dikabulkan, Ini Uraian Putusan MA
Bakri berharap agar kerja-kerja Bawaslu bisa ditopang oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga pemilu yang kondusif bisa terwujud.
"Kedepan Bawaslu Bulukumba bersama MUI akan membuat langkah-langkah strategis secara bersama, khususnya bagaimana mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya politik uang," terangnya.
Sementara Ketua MUI Bulukumba K.H Tjamiruddin menjelaskan jika MUI Bulukumba konsisten dalam mengawal Pemilu 2024.
Baca Juga: Bukan Hanya Jeneponto, Empat Kabupaten Ini Ternyata Juga Penghasil Garam di Sulsel
Ia berharap semua pihak dapat berperan dalam menyukseskan agenda besar ini. Termasuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.
"Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh MUI dengan membuat khutbah seragam khususnya berisi larangan politik uang baik dari perspektif agama maupun perspektif hukum pemilu," ucapnya.
