Sulawesinetwork.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menggelar Fokus Group Discussion (FGD) Hasil Pengawasan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) selama tahun 2022-2023.
Kegiatan yang digelar di kawasan Tanjung Bira ini menghadirkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulsel yang terdiri dari kepala daerah, Inspektorat dan kepala Dinas Sosial, Kamis 12 Oktober 2023.
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf menyampaikan terimakasih atas terpilihnya Bulukumba sebagai tuan rumah pelaksanaan FGD yang dilakukan BPKP Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Kejanggalan Surat Panggilan dan Penangkapan SYL Diungkap, Disebut Ada Sesuatu Dibaliknya
Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba menyampaikan potensi dan program pemerintah daerah di sektor pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ia juga memaparkan strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan program Perlinsos di Bulukumba. Dikatakan salah satu hal mendasar dalam melaksanakan program agar tepat sasaran adalah melakukan perbaikan dan update data penerima bantuan Perlinsos.
"Penyaluran yang tepat sasaran salah satu kunci agar program perlindungan sosial dapat mencapai tujuannya," ungkapnya.
Baca Juga: Bawaslu Bulukumba dan Diskominfo Maksimalkan Diseminasi Informasi Pengawasan Pemilu
Pemkab Bulukumba, lanjutnya juga telah melakukan verifikasi dan validasi DTKS dan penerima Bansos secara rutin melalui Aplikasi SIKS-NG setiap bulan.
Tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Bulukumba membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data dengan melibatkan lintas OPD.
"Hasilnya, Tim Verval menemukan data PBI BPJS APBD yang tidak layak menerima sebanyak 3.996 orang," ungkapnya.
Baca Juga: Kerawanan Netralitas ASN di Bulukumba Tinggi, Kesbangpol Sebut Efek Adanya Tekanan Pimpinan
Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Mohamad Risbiyantoro menyampaikan Perlinsos dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan khususnya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
Program perlinsos diwujudkan dalam berbagai kegiatan, antara lain berupa bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako).
