Pendampingan ini berbentuk pemberian masukan, saran, dan konsultasi hukum yang bertujuan untuk meminimalkan risiko hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.
Bupati Bulukumba dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan ini benar-benar dapat menjadi dukungan nyata bagi keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran, tepat mutu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas, acara tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh pihak-pihak terkait.
Baca Juga: Ranking IDSD 2024: 10 Kabupaten Terbaik di Sulawesi Selatan, Siapa Nomor 1?
Penandatanganan ini menegaskan semangat bersama untuk menjaga pelaksanaan pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan hukum.
Melalui kegiatan ini, Kejari Bulukumba menegaskan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penindakan.
Tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pencegahan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik demi mendukung pembangunan daerah. (*)
