Menyoroti data tersebut, Tito mendorong BUMD yang kurang sehat maupun tidak sehat untuk melakukan berbagai terobosan.
Menurutnya, kondisi BUMD yang tidak sehat kerap disebabkan oleh kurangnya profesionalisme tenaga kerja dan tata kelola manajemen yang belum optimal.
Dalam konteks ini, Mendagri mendorong para kepala daerah untuk menjadi pemimpin yang andal dalam mengatasi persoalan tersebut.
Baca Juga: Beasiswa Cendekia Baznas 2025 Resmi Dibuka! Peluang Emas untuk Mahasiswa Berprestasi
Kunci dari BUMD yang profesional, kata Tito, berasal dari kemampuan kepemimpinan kepala daerah yang inovatif dan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik.
"Oleh karena itulah kemudian pengawasan harus lebih kuat, supervisi harus lebih kuat," ujarnya.
Mendagri menuturkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mendorong fungsi pengawasan di jenjang eselon I Kemendagri.
Baca Juga: Cegah Kriminalitas Malam Hari, Patmor Polres Bulukumba Gelar Patroli Rutin di Lokasi Rawan
Ia mengungkapkan telah mengusulkan kepada KemenPAN-RB dan Kemensetneg agar di Kemendagri dibentuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan BUMD, yang tadinya hanya setingkat Kasubdit, agar pembinaan dan pengawasan lebih fokus.
Sebagai informasi, dalam acara ini Mendagri berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD yang dinilai berprestasi, yaitu Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.
Acara ini turut dihadiri oleh Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri, dan perwakilan BUMD dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.(*)
