Jaksa Agung Siap Awasi Dana Desa, Ada Indikasi Penyelewengan untuk Kepentingan Pribadi

Sulawesinetwork.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat penggunaan dana desa, setelah menerima laporan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terkait dugaan penyimpangan anggaran oleh sejumlah kepala desa.

Langkah ini merupakan respons atas temuan mengejutkan dari Kementerian Desa yang mengungkap bahwa beberapa kepala desa diduga menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online!

Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa Kejaksaan Agung akan bekerja maksimal dalam mengawasi penggunaan dana desa, baik dari sisi preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan hukum).

Baca Juga: Ballasaraja Ramadhan Festival Kembali Digelar, Wadah Kolaborasi dan Kreatifitas Remaja Masjid

“Jika memang ada kebocoran anggaran, maka kami akan menindaknya,” tegas Sanitiar usai pertemuan dengan Mendes PDT, Rabu, 12 Maret 2025.

Dana Desa Capai Rp 71 Triliun, Pengawasan Diperketat

Menteri Yandri Susanto mengungkap bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, total anggaran dana desa mencapai Rp 610 triliun. Sementara untuk tahun 2025 saja, alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun yang akan disalurkan ke 75.259 desa di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Seminggu Jadi Tahanan Polisi, Pengacara Beri Update Kondisi Terbaru Nikita Mirzani

“Anggaran ini sangat besar, sehingga pengawasan ketat oleh aparat penegak hukum sangat penting,” kata Yandri.

Meskipun tidak menyebutkan jumlah kepala desa yang terlibat, Yandri menegaskan bahwa ada indikasi penggunaan anggaran desa untuk hal-hal yang tidak semestinya, termasuk judi online.

Selain melaporkan temuannya ke Kejaksaan Agung, Yandri juga telah mengadukannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 11 Maret 2025.

Baca Juga: Gibran: Prabowo Punya Solusi soal Penundaan CASN 2024, Intip Bocoran dari Menpan RB Usai Bertemu Presiden

Dengan pengawasan ketat dari Kejaksaan Agung dan KPK, diharapkan anggaran ratusan triliun rupiah ini benar-benar digunakan untuk kesejahteraan desa, bukan untuk kepentingan pribadi segelintir oknum. (*)