Sulawesinetwork.com - Setiap kali komando komunikasi di Istana berubah, publik seperti diajak percaya bahwa masalahnya ada pada orangnya. Seolah-olah cukup ganti kepala, ganti juru bicara, ganti wajah, lalu semuanya akan membaik. Padahal kenyataannya jauh lebih pahit: yang bermasalah bukan siapa yang bicara, tapi bagaimana negara ini berbicara.
Hari ini diganti lagi. Kemarin juga begitu. Dan mungkin besok akan terulang. Tapi satu hal tidak pernah berubah: komunikasi pemerintah selalu datang terlambat, kaku, dan terasa seperti berbicara dari menara gading. Sementara di luar sana, opini publik sudah dibentuk lebih dulu, cepat, emosional, dan viral.
Masalahnya sederhana tapi sering diabaikan: pemerintah masih merasa sedang berhadapan dengan oposisi politik. Padahal di era sekarang, lawan utamanya bukan lagi manusia, melainkan algoritma.
Baca Juga: Polisi Amankan Terduga Pelaku Penikaman Mantan Mertua di Bulukumba
Algoritma tidak peduli jabatan. Tidak peduli struktur birokrasi. Ia hanya bekerja berdasarkan satu hal: perhatian. Siapa yang paling cepat menarik perhatian, dia yang menang. Siapa yang paling relevan dengan emosi publik, dia yang didengar. Dan di medan ini, negara sering kali kalah telak.
Ketika sebuah isu muncul, publik tidak menunggu klarifikasi resmi. Mereka sudah lebih dulu melihat versi lain- potongan video, narasi pendek, headline provokatif - yang menyebar dalam hitungan menit. Sementara pemerintah masih sibuk menyusun rilis, menunggu persetujuan, atau memilih diksi yang terlalu aman. Hasilnya? Narasi sudah kalah sebelum pemerintah sempat berbicara.
Inilah akar persoalannya: negara masih bermain di logika komunikasi lama- rapi, formal, satu arah - di saat publik sudah hidup dalam ekosistem baru yang cepat, cair, dan berbasis algoritma.
Baca Juga: Waspada 'Eksodus' Gabah Bergerak Keluar Daerah, Penggiling Bulukumba Desak DPRD Gelar RDP
Mengganti orang tanpa mengubah sistem hanya akan menghasilkan pola yang sama. Hari ini ganti kepala, besok ganti strategi sesaat, lalu kembali lagi ke kebiasaan lama. Ini bukan soal siapa yang duduk di kursi komunikasi. Ini soal apakah negara mau mengubah cara berpikirnya.
Kalau ingin menang, pemerintah harus berhenti sekadar “menjelaskan”, dan mulai belajar “mendistribusikan perhatian”.
Baca Juga: DPRD Sidak RSUD Andi Sultan Daeng Radja, Ini Rekomendasi dari Hasil Temuannya
Artinya apa?
Pertama, kecepatan harus mengalahkan kesempurnaan. Dalam dunia algoritma, yang pertama bicara sering kali lebih menentukan daripada yang paling benar.
Kedua, format harus berubah. Rilis panjang tidak lagi cukup. Negara harus hadir dalam bentuk yang dikonsumsi publik: video pendek, visual yang kuat, pesan yang langsung ke inti.