Ketiga, distribusi harus masif. Bukan satu suara dari pusat, tapi ribuan titik distribusi yang bergerak serentak. Narasi tidak boleh hanya hidup di konferensi pers. Ia harus hidup di timeline publik.
Dan di sinilah kesalahan yang sering terjadi: negara terlalu fokus pada segelintir media besar, yang dianggap punya nama dan pengaruh nasional. Padahal medan perang hari ini justru tersebar di bawah. Beasa di ribuan media lokal, akun daerah, dan komunitas digital yang lebih dekat dengan publik sehari-hari.
Jika pemerintah ingin benar-benar menguasai distribusi, maka ribuan media lokal harus dirangkul, diaktifkan, dan dijadikan bagian dari mesin komunikasi. Bukan hanya dijadikan pelengkap, tapi sebagai ujung tombak. Karena justru di situlah kepercayaan publik dibangun: lebih dekat, lebih relevan, dan lebih terasa nyata.
Baca Juga: Pemprov Sulsel-BI Perkuat Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan di Forum Pinisi Sultan 2026
Keempat, pahami emosi, bukan hanya data. Publik tidak bergerak karena angka, tapi karena rasa. Selama komunikasi negara dingin dan teknokratis, ia akan selalu kalah oleh narasi yang lebih manusiawi—meskipun belum tentu benar.
Jika semua ini tidak berubah, maka siapa pun yang ditunjuk - sekuat apa pun kapasitasnya - akan tetap terjebak dalam sistem yang sama. Dan pada akhirnya, akan diganti lagi.
Baca Juga: Milad ke-36 UIAD Sinjai, Pemkab Dorong Kampus Cetak SDM Unggul dan Siap Go Global
Karena masalahnya memang bukan orangnya.
Masalahnya adalah negara belum benar-benar sadar bahwa medan perangnya sudah berubah.
Dan dalam perang baru ini, yang tidak memahami algoritma, bukan hanya kalah narasi—tapi juga kehilangan kepercayaan. (*)
_POV: Agus Sulistriyono - CEO Promedia Group_
