Sulawesinetwork.com - Rekomendasi Direktorat Monitoring KPK tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) ramai jadi perbincangan.
Pengusulan pembatasan masa jabatan ketua umum menjadi hanya dua periode kini mewarnai pemberitaan dunia politik di Indonesia.
Usulan itu merupakan satu dari total 16 rekomendasi KPK dalam tata kelola partai, mulai dari kaderisasi, pendidikan politik, pengkandidatan, laporan keuangan, hingga regenerasi kepemimpinan.
Baca Juga: Sistem Resi Gudang Jadi Peluang Besar, Bupati Sinjai Minta Pendampingan Hingga ke Petani
"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian dikutip dari laporan tersebut.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengamini hingga saat ini mayoritas partai di Indonesia menghadapi masalah suksesi kepemimpinan.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menyebut di antara partai politik besar, hanya Golkar dan PKS yang memiliki transisi kepimpinan sejauh ini.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Sabet Award Nasional, Program MYP Jadi Bukti Nyata Pembangunan Infrastruktur
"Di luar itu saya kira terjadi proses kemandekan demokratisasi internal partai. Ya PKS dan Golkar pun proses pemilihannya juga mengalami penurunan ya kualitas pemilihannya," kata Burhanuddin, Kamis (23/4).
Meski begitu, undang-undang hingga saat ini tak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Suksesi kepemimpinan sepenuhnya merupakan kewenangan internal.
Oleh karena itu, mayoritas partai di DPR menolak usulan KPK. Mereka yakni PDIP, PKB, Demokrat, PAN, hingga Nasdem. Sedangkan PKS dan Golkar mendukung, dan satu sisanya, Gerindra, belum berkomentar.
Baca Juga: Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Jadi Sorotan, Pemprov Sulsel Perkuat Perlindungan Perempuan
Lalu, apa saja daftar ketua umum partai di DPR dengan jabatan terpanjang hingga saat ini. Berikut daftarnya:
Megawati Soekarnoputri (33 tahun)
Megawati telah menjabat ketua umum PDIP selama 33 tahun, termasuk saat masih bernama PDI pada 1993, saat dia kali pertama terpilih. Menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru (Orba) yang masih dipegang Presiden kedua RI Soeharto, Megawati setelah praktis tak tergantikan.