Sulawesinetwork.com - Usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau pemilihan secara tidak langsung terus menarik banyak perhatian publik.
Waketum Golkar Idrus Marham memberikan komentar terkait usulan pemilihan secara tidak langsung atau melalui DPRD.
Menurut Idrus, pemilihan tidak langsung adalah idiologi negara dan bukan terkait pragmatisme kekuasaan.
Baca Juga: Bupati Uji Nurdin Tinjau Proses Kultur Jaringan, Bantaeng Siap Jadi Daerah Penghasil Benih Kentang
"Ini adalah soal ideologi negara dan falsafah bangsa bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa," ujar Idrus Marham dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Idrus menilai pemilihan tak langsung berpotensi melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih stabil dan berbasis kapasitas. Ia berharap nantinya terbentuk sistem pemilihan kepala daerah yang mengedepankan demokrasi Pancasila.
Baca Juga: Mahfud MD Kecam Aksi Terorisme, Ini Deret Influencer yang Dikirim Bangkai hingga Bom Molotov
"Pertanyaannya bukan lagi langsung atau tidak langsung. Pertanyaan dasarnya adalah: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan jati diri bangsa, Ideologi dan demokrasi Pancasila?" katanya.
Kendati demikian, ia menyebut usulan soal kepala daerah melalui DPRD mesti dibicarakan dengan matang. Menurutnya penentuan sistem Pilkada ke depan mesti sesuai dengan karakter dan ideologi bangsa.
Baca Juga: Akses Warga Makin Lancar, Jalan-Jalan Rusak di Pinrang Sudah Ditangani Pemprov Sulsel
"Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?" ujarnya.
Diketahui, usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD muncul seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar. Dalam Rapimnas Golkar, menghasilkan keputusan salah satunya terkait pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen.(*)