Di sisi lain, Hasto pun tak menampik bahwa pemilihan umum memerlukan banyak biaya untuk berbagai pihak terkait.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung menimbulkan beban biaya yang begitu besar,” ucap Hasto.
“Ada biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” imbuhnya.
Baca Juga: Wabup Barru Abustan Bintang Bedah Buku Diskresi Inovasi Pemerintah Daerah di STIA LAN Makassar
Mencuatnya Isu Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membawa kembali usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam acara puncak HUT ke-61 Golkar pada 5 Desember 2025 lalu.
Bahlil mengatakan bahwa partainya sudah melakukan kajian mengenai permasalahan tersebut.
Baca Juga: Semarak, Puncak Perayaan HJB ke-771 Dilangsungkan Lewat Rapat Paripurna
Presiden Prabowo yang saat itu hadir pun langsung menanggapi usulan yang disebutkan oleh Bahlil.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.
Tak hanya sekali Golkar menyebut tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca Juga: HUT ke-26 DWP Sinjai Gelar Senam dan Galang Donasi untuk Korban Bencana di Sumatera
Bahlil sempat menanggapi usulan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada pertengahan tahun ini.
“Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta pada 28 Juli 2025 lalu.
Saat itu, Bahlil mengungkapkan bahwa sulan tersebut secara keseluruhan, baik untuk pileg, pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota.