Sulawesinetwork.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil pengelola platform media sosial TikTok dan Meta menyusul kericuhan dalam aksi demo di DPR pada 25 Agustus 2025.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menyebut kerusuhan itu salah satunya dipicu oleh maraknya konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang beredar di media sosial.
“Saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia dan Meta Indonesia,” kata Angga di kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Baca Juga: Wabup Sinjai Lepas Kontingen ISSI dan Judo ke Ajang Pra Porprov XVIII Sulsel 2025
Sementara itu, untuk platform X (dulu Twitter), Komdigi mengaku belum bisa menghubungi karena perusahaan tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
Menurut Angga, penyebaran konten DFK berpotensi merusak sendi demokrasi. Aksi penyampaian aspirasi masyarakat, kata dia, menjadi bias ketika diprovokasi oleh konten palsu yang sengaja di-engineering.
“Harusnya dengan sistem mereka, platform bisa langsung mendeteksi konten yang tidak benar dan segera melakukan take down,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov dan DPRD Sulsel Sepakati KUA-PPAS 2026, Proyeksi Pendapatan Naik Jadi Rp10,9 Triliun
Ia menegaskan, langkah take down tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berekspresi, melainkan menjaga agar aspirasi disampaikan sesuai koridor demokrasi.
“Bukan kita mau membungkam, tapi kita tidak mau demokrasi dicederai hal-hal palsu. Misalnya, ada narasi terjadi bakar-bakar, padahal tidak ada. Atau video lama dipoles ulang seolah kejadian baru,” tegasnya.
Melalui pemanggilan TikTok dan Meta, Komdigi berharap platform bisa lebih tegas menindak konten provokatif yang menyesatkan publik. (*)