Sulawesinetwork.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, secara tegas menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut.
Sikap ini disampaikan Bobby di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025.
"Sudah jelas ya kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangan kan gubernurnya semua ASN," ujar Bobby kepada awak media, menunjukkan komitmennya terhadap transparansi.
Baca Juga: Skandal Sritex Memanas: Kejagung Temukan Miliaran Rupiah dalam Plastik Disney di Rumah Bos!
Ia menambahkan bahwa tidak hanya dirinya, tetapi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait dengan proyek tersebut harus siap memberikan keterangan jika dibutuhkan.
"Semua yang perlu memberikan keterangan dipanggil harus siap, semua bupati, semua ASN kalau perlu dipanggil," tegas Bobby, menggarisbawahi pentingnya kooperatif dalam proses hukum.
Ketika ditanya mengenai apakah surat pemanggilan dari KPK sudah diterimanya, Bobby memilih untuk tidak menjawab langsung dan justru mengarahkan pertanyaan tersebut kepada lembaga antirasuah itu sendiri.
"Ya jangan tanya saya, tanya dulu (ke KPK), sudah dikirim atau belum?" ujarnya singkat.
Sebelumnya, KPK telah melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menggegerkan terkait proyek Dinas PUPR pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam OTT tersebut, lima orang berhasil diamankan di lokasi.
Para tersangka yang terjaring OTT tersebut merupakan pejabat penting di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara dan juga pihak swasta yang terlibat dalam proyek jalan. Mereka adalah:
Baca Juga: Empat Tahun Promedia Teknologi Indonesia: Bukan Sekadar Media, tapi Rumah bagi Keluarga Digital
* TOP, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut
* RES, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut