Angka 3,6 juta pengguna narkoba dan overkapasitas lapas menjadi alasan kuat.
Bahkan, mantan Presiden Joko Widodo pernah mengusulkan Rindam sebagai tempat rehabilitasi.
Namun, kritikus menilai, solusi ini justru kontraproduktif.
Mereka khawatir, pelibatan TNI akan mengganggu profesionalisme TNI dan membuka celah "dwifungsi".
"Ini bukan soal TNI tidak mampu, tapi soal pembagian tugas yang jelas. Jangan sampai TNI menjadi 'tukang sapu' untuk semua masalah negara," ujar seorang aktivis.
Baca Juga: Honor Pad X8a: Tablet Murah dengan Fitur Premium, Cocok untuk Hiburan dan Produktivitas
Di tengah perdebatan sengit ini, rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont menjadi sasaran aksi penggerebekan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Mereka menilai, rapat tertutup di hotel mewah ini sebagai bentuk arogansi dan ketidakpedulian pemerintah.
"Kami menuntut transparansi! Ini bukan soal tempatnya saja, tapi soal substansi revisinya juga," teriak seorang demonstran.
Baca Juga: Perbandingan Spesifikasi dan Fitur: Nokia N75 Max vs Nokia Lumia Max, Pilih yang Mana?
Aksi ini menjadi simbol kekhawatiran publik terhadap arah revisi UU TNI.
Mereka berharap, suara mereka didengar dan pemerintah segera berbenah.(*)