Sulawesinetwork.com - Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.
"Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan YouTube bertajuk "Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih" yang dikutip Senin (27/1).
Baca Juga: Syahruni Bantah Pernyataan Dinkes Bulukumba, Pemkab Minta Jika MBG Dikeluhkan Jangan Panggil Media
Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.
Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.
Baca Juga: Pesan Haru Detik-detik Kepulangan STY Menuju Korsel: Saya Ingin Istirahat Dulu Ya
"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," tulis Indikator Politik Indonesia dalam kesimpulan survei mereka.
Baca Juga: Pendaftaran SNBP-SNBT 2025 Mulai Dibuka Februari, Ini Tips Pilih Jurusan Agar Tepat
Program Makan Bergizi Gratis, disebut Indikator Politik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.
"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepad! seluruh anak di Indonesia (47.4%)," pungkas Indikator Politik Indonesia. (*)