Sulawesinetwork.com - Penyusunan kebijakan harus berdasarkan pada teori dan data agar tidak berharap hanya pada hasil keberuntungan semata.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan penyusunan kebijakan harus berdasarkan teori dan data.
Menurutnya, kebijakan tanpa didukung teori yang kuat hasilnya hanya akan mengandalkan keberuntungan.
Baca Juga: Sambil Patroli, Polisi di Bulukumba Bersihkan Tumpahan Pasir-Kerikil di Jalan
"Yang benar adalah making policy based on strong theory. Setiap pembuatan kebijakan harus didasarkan kepada teori, maknanya di sini dalam konteks data dan statistik," kata Tito dalam keterangan tertulis dilansir Jumat, 27 September 2024.
Dia menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Hal itu diungkapkan olehnya di acara Puncak Peringatan Hari Statistik Nasional Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, hari ini.
"Teori yang mendasari kebijakan harus melalui proses pengumpulan dan analisis data, sehingga statistik menjadi alat utama," jelasnya.
Baca Juga: Modus Kepala Daerah Akali Data Inflasi BPS, Jadi Klaim Tolak Ukur Keberhasilan
Dia pun berbagi pengalaman dalam menangani inflasi yang menggunakan data sebagai acuan. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk menangani inflasi yang terbilang tinggi.
Dalam teori ekonomi, inflasi biasanya diatasi melalui instrumen suku bunga dan nilai tukar mata uang.
Namun, Presiden Jokowi mengusulkan pendekatan baru yang berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mirip dengan penanganan pandemi COVID-19.
"COVID-19 itu belum ada yang punya rumus real ilmu penanganannya di negara mana pun juga," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengucapkan terima kasih kepada BPS yang berperan besar dalam menjaga stabilitas inflasi Indonesia. Adapun inflasi Indonesia saat ini terjaga di angka 2,1 persen dan menjadi salah satu yang terendah di dunia.