Partai Demokrat Beralih Sikap Dukung Pilkada Lewat DPRD

Sulawesinetwork.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akhirnya memilih beralih sikap dengan mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan lewat DPRD yang diusul sejumlah fraksi di DPR.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron yang secara tegas menyatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto terkait sistem pemilihan kepala daerah.

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," kata Hero, sapaan akrabnya, lewat keterangan tertulis, Selasa, 6 Januari 2026.

Baca Juga: Wabup Bantaeng Pimpin Upacara Hari Amal Bhakti ke-80, Tegaskan Peran Agama dalam Pembangunan Bangsa

Hero menilai pilkada langsung maupun tidak langsung atau lewat DPRD tetap sah dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, pilkada melalui DPRD merupakan opsi yang patut dipertimbangkan secara serius untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan menjaga stabilitas politik nasional.

Baca Juga: Tidak Lagi Tunai, Pembelian Gabah Petani Akan Gunakan Sistem Baru Ini

Namun karena pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas, pembahasan usulan itu menurutnya harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik.

"Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Hero.

Diketahui, setelah Demokrat. Kini terdapat enam dari delapan fraksi di DPR RI yang mendukung usulan pilkada melalui DPRD.

Baca Juga: Kinerja Bapenda Moncer, Pajak Daerah Bulukumba Tembus Rp80,5 Miliar

Keenam fraksi tersebut yakni Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKB, dan Demokrat. Sedangkan, PKS mengusulkan variasi untuk setiap level daerah, dan PDIP menolak keras.

Peralihan sikap tersebut berbeda dari sikap Demokrat sebelumnya yang secara keras menolak pilkada lewat DPRD saat SBY menjabat Presiden.