Intervensi Politik dan Bisnis, Komisi Reformasi Polri Akui Tumpukan Masalah Internal

Masalah Polisi Dianggap Kompleks dan Multidimensi

Di sisi lain, persoalan kepercayaan publik menjadi salah satu tantangan paling menonjol.

Meski Polri telah menangani berbagai tugas besar, dari penegakan hukum hingga pelayanan sosial, masih banyak masyarakat yang belum merasa percaya sepenuhnya.

Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan, yang menyoroti kesenjangan antara kinerja Polri dengan persepsi publik terhadap kepolisian.

Baca Juga: Berkinerja Baik Dalam Pencegahan dan Penurunan angka stunting, Bupati Bantaeng Raih Dana Insentif Rp 6,5 Miliar

“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” kata Otto.

“Inilah titik simpul ini yang mau kita cari,” lanjutnya.

Agenda Komite Percepatan Reformasi Polri

Lebih lanjut, Jimly menyampaikan agenda komite dalam tiga bulan ke depan yang akan dimulai dengan ‘belanja masalah’.

Baca Juga: Sinjai Raih Dana Insentif Fiskal Rp5 Miliar dari Kemenkeu Berkat Kinerja Penurunan Stunting

“Bulan pertama kita belanja masalah dulu, nanti bulan kedua nanti kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan,” ucap Jimly.

“Bulan ketiga baru kita merumuskan policy report untuk kemudian dilaporkan kepada bapak Presiden,” pungkasnya. (*)