Badai Kasus Keracunan Terpa Program MBG di Sekolah, Godaan Menu Makanan Justru Berubah Jadi Sorotan Tajam

Sulawesinetwork.com - Gelombang kasus keracunan massal yang kini tengah menerpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu pertanyaan besar tentang standar pengawasan dan kualitas makanan yang disajikan.

Alih-alih menjadi jawaban atas masalah gizi anak, kini program MBG justru menghadapi ujian serius setelah ratusan korban jatuh hanya dalam rentang 3 hari ke belakang.

Sorotan publik bukan lagi sebatas pada jumlah korban, tetapi juga pada menu yang disajikan dalam program tersebut.

Baca Juga: Pemkab Sinjai Gelar Monev BOK 2025, Pastikan Pengelolaan Anggaran Transparan

Muncul kritik tajam dari kalangan ahli gizi mengenai pilihan makanan yang dianggap tidak mencerminkan kekayaan pangan lokal Indonesia.

Kejadian ini membuat publik bertanya, apakah program MBG benar-benar berangkat dari kebutuhan gizi masyarakat atau sekadar memenuhi target politis.

Kementerian dan lembaga terkait kini berlomba memberi penjelasan, namun di lapangan, masyarakat justru menaruh curiga.

Baca Juga: Wabup Bantaeng Lantik Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Transparansi proses investigasi juga menjadi tuntutan utama agar kasus keracunan tidak hanya berhenti sebagai insiden, melainkan dijadikan momentum perbaikan menyeluruh dalam program MBG di sekolah.

Di saat program MBG diharapkan membawa solusi, justru muncul kesan adanya kelemahan struktural, mulai dari standar dapur penyedia hingga pengawasan distribusi.

Terlebih, kini Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menyebut pihaknya telah membentuk tim investigasi yang khusus untuk menindaklanjuti kasus keracunan di sekolah.

Baca Juga: Bupati Barru Buka Seminar Hari Statistik Nasional 2025, Tekankan Pentingnya Data Akurat

“Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.

Di sisi lain, Nanik sempat menegaskan, investigasi melibatkan kepolisian, BPOM, dan dinas kesehatan agar proses berjalan transparan.