Sulawesinetwork.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai kebijakan subsidi perumahan perlu diarahkan ke sektor tanah.
Menurutnya, harga rumah di perkotaan saat ini terlalu mahal karena dipengaruhi lonjakan harga lahan yang terus meningkat.
Fahri menegaskan bahwa tanpa langkah strategis, masyarakat akan terus terbebani cicilan tinggi meski sudah ada subsidi.
Baca Juga: Petani Tebu Keluhkan Impor Gula dan Etanol Tak Terkendali, Stok 100 Ribu Ton Mandek
"Para pengembang dan juga para konsumen ini dealing dengan harga tanah yang tinggi, lalu kita subsidi cicilannya, tetap saja yang dicicil itu adalah sesuatu yang tinggi," ujar Fahri di Jakarta pada Kamis 21 Agustus 2025.
"Karena itulah harusnya ada pengalihan subsidinya kepada tanah," sambungnya.
Ia menambahkan, dengan mengalihkan subsidi ke tanah, harga rumah bisa ditekan hingga lebih dari 50 persen.
Baca Juga: Hadapi Kuwait dan Lebanon, Ini Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia
Skema ini diyakini akan jauh lebih efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak.
Selain itu, Fahri menjelaskan pembangunan perumahan di perkotaan akan diarahkan pada hunian vertikal.
Hal ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencontoh keberhasilan Singapura dalam membangun satu juta unit rumah vertikal.
Baca Juga: Kemenhub Siapkan Teknologi Mirip ETLE untuk Pantau Truk Odol, Jembatan Timbang Dihapus
“Presiden mengatakan bahwa kita tidak akan malu-malu untuk mengambil contoh yang baik dari apa yang dilakukan oleh Singapura, yaitu membangun 1 juta unit rumah vertikal,” ungkapnya.
Lebih jauh, Fahri mengusulkan pemanfaatan lahan di pinggir sungai atau pantai yang kerap menjadi kawasan kumuh.
