KPK Endus Potensi 'Es Batu Mencair' di Anggaran Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Buka Suara!

Sulawesinetwork.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah dengan anggaran fantastis, kini menjadi sorotan tajam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi "fraud" atau kecurangan dalam pelaksanaan program yang digadang-gadang akan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia ini.

Kekhawatiran KPK bukan tanpa alasan. Dengan anggaran awal Rp71 triliun untuk tahun 2025, dan potensi tambahan Rp100 triliun jika dipercepat, program MBG menjadi lahan basah yang rawan penyelewengan.

Baca Juga: Apple Umumkan iPad Air 2025 dengan Chipset M3: Lebih Cepat, Lebih Canggih

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan adanya laporan mengenai pengurangan nilai makanan dari Rp10.000 menjadi hanya Rp8.000.

"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000," tegas Setyo, menekankan dampak negatifnya terhadap kualitas makanan.

KPK khawatir, dengan anggaran terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan tersebar di seluruh Indonesia, dana MBG bisa "mencair" seperti es batu saat sampai di daerah.

Baca Juga: Dr. Richard Lee: Perjalanan Mualaf Penuh Rahasia, Tantangan Keluarga, dan Dukungan Istri

Pengawasan yang sulit menjadi celah bagi oknum tak bertanggung jawab.

Menanggapi tudingan KPK, Kepala BGN, Dadan Hindayana, bergerak cepat memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa perbedaan pagu anggaran bahan baku memang ada, namun bukan karena korupsi.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal," ujar Dadan, menjelaskan bahwa anak PAUD hingga SD kelas 3 mendapatkan pagu Rp8.000, sementara siswa kelas 4 SD hingga SMA, santri, dan siswa sekolah keagamaan mendapatkan Rp10.000.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Dukung HIPMI Gelar Ramadhan Fest 2025 untuk Penguatan Ekonomi

Dadan juga menjelaskan bahwa pagu bahan baku disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Daerah terpencil seperti Papua, Puncak Jaya, memiliki pagu yang lebih tinggi, mencapai Rp59.717.

"Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah," jelas Dadan, menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.