Sulawesinetwork.com - Dalam langkah strategis menjaga harga gabah petani agar tidak anjlok, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan.
Penyaluran bantuan yang dimaksud yakni bantuan pangan beras dan program beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP). Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tantangan menjaga keseimbangan harga di pasar.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bertujuan untuk memastikan harga gabah petani tetap stabil menjelang panen raya.
Pasokan yang terus-menerus membanjiri pasar dikhawatirkan akan menekan harga gabah hingga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp6.500 per kilogram.
"Dalam dua bulan ini, untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan. Kalau pasar terus dibanjiri, harga gabah sulit naik," ujar Arief dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (4/2/2025).
Menurut Arief, kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan kondisi di hulu (petani) dan hilir (konsumen). Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk inflasi yang kini berada pada level terbaik sejak tahun 1956.
Sejalan dengan arahan ini, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan dan program beras murah SPHP akan ditunda untuk enam bulan ke depan.
Fokus utama saat ini adalah menyerap beras petani hingga mencapai target 3 juta ton selama masa panen raya.
"Kami ditugaskan menyerap 3 juta ton beras dari petani pada saat panen raya, untuk menjaga stabilitas harga gabah," jelas Wahyu.
Sebelumnya, program bantuan pangan beras sempat direncanakan untuk berjalan selama enam bulan pada 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyatakan program ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
