Empat langkah yang ditekankan mulai dari penguatan komitmen institusi, regulasi internal, peningkatan kapasitas SDM, hingga deteksi dini dan rehabilitasi menjadi fondasi implementasi P4GN yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Rakor ini juga diharapkan memperkuat sinkronisasi langkah antara pemerintah daerah, BNN, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi program berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
“Kita harus menyadari bahwa upaya melawan ancaman narkotika bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Ini adalah tanggung jawab kita semua—tanggung jawab kolektif, tanggung jawab moral, sekaligus tanggung jawab masa depan,” ujarnya.
Baca Juga: Usulan Ambang Batas DPRD 3–4 Persen Menguat, Ini Dampaknya bagi Politk Daerah
Jufri mengajak momentum rapat koordinasi ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, melainkan menjadi titik tolak aksi nyata mulai dari lingkungan kerja masing-masing, melalui kebijakan yang diambil serta keteladanan yang ditunjukkan.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk aktif berkontribusi dalam diskusi, memberikan masukan yang konstruktif, serta merumuskan langkah-langkah inovatif yang implementatif dan berdampak nyata bagi Sulawesi Selatan,” tandasnya.
Baca Juga: UMKM Jadi Kunci Ekonomi Daerah, DPRD Gowa Belajar ke Bulukumba
Di Sulsel, penguatan strategi preventif dinilai semakin penting seiring penanganan persoalan narkotika yang menitikberatkan pencegahan, rehabilitasi, dan pengawasan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Plt Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Brigjen Pol Edi Swasono, Kepala BNN Provinsi Sulsel Kombes Pol Agung Prabowo, Wali Kota Parepare, serta Bupati Luwu Timur sebagai bagian dari penguatan kolaborasi pusat dan daerah dalam implementasi P4GN. (*)