Selain itu, sekitar 68 persen wilayah Barru merupakan kawasan hutan lindung dengan potensi tambak seluas 2.064 hektare, namun produktivitasnya menurun dari tahun ke tahun.
“Kita punya garis pantai panjang dan sumber daya laut yang besar, tapi nelayan kita belum sepenuhnya berdaya. Maka, dukungan investasi di sektor ini sangat penting,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wabup Abustan berharap kunjungan Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua HIPMI Sulsel tersebut dapat membuka jalan bagi masuknya investasi baru di Kabupaten Barru.
Baca Juga: Anti Bullying, Fatmawati Rusdi Ajak Siswa Wujudkan Generasi Hebat dan Sehat
“Selamat datang di Barru, semoga kunjungan berikutnya sudah membawa kabar baik bagi pengembangan ekonomi dan lapangan kerja di daerah kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolres Barru menyampaikan apresiasi atas kunjungan perdana Komisi III DPR RI ke Polres Barru selama masa jabatannya.
Dalam sambutannya, Ia memaparkan kondisi umum wilayah hukum Barru seluas 1.174,72 km² dengan kekuatan 356 personel Polri, serta situasi kamtibmas yang relatif aman dan kondusif.
Baca Juga: HUT 356 Sulsel, Andi Sudirman Beri Bukti Nyata Efisiensi Rp1,4 Triliun dan Pemerataan
Kapolres juga melaporkan capaian penyelesaian kasus yang mencapai di atas 100 persen dalam triwulan terakhir.
“Kunjungan ini menjadi kehormatan sekaligus bentuk perhatian khusus dari Komisi III terhadap Polres Barru,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Barru, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Barru atas sinergi yang baik dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum di daerah.
Ia menilai rendahnya tingkat gangguan kamtibmas di Barru menunjukkan efektivitas koordinasi aparat di lapangan.
“Kalau laporan dari Barru sedikit, berarti kinerjanya bagus. Ini bukti bahwa sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan berjalan efektif,” ujar Andi Amar.
Politisi muda asal Sulsel itu menegaskan bahwa Komisi III DPR RI memiliki mandat untuk memastikan delapan arahan prioritas Presiden (Astacita Presiden) berjalan optimal, khususnya dalam aspek kepastian hukum.