Sulawesinetwork.com - Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bantaeng yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (19/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bantaeng, H. Budi Santoso, didampingi Wakil Ketua DPRD, Hj. Kasmawati, serta dihadiri para kepala OPD dan pejabat administrator lingkup Pemkab Bantaeng.
Baca Juga: 208 Warga Binaan Ikut Perkemahan Satya Dharma Bhakti di Lapas Makassar
Dalam sambutannya, Wabup H. Sahabuddin menyampaikan apresiasi atas saran, kritik, dan himbauan yang telah disampaikan masing-masing fraksi DPRD pada paripurna sebelumnya.
Beberapa tanggapan yang menjadi sorotan di antaranya:
Fraksi NasDem menekankan perlunya kebijakan belanja daerah yang lebih berpihak pada UMKM serta sejalan dengan program nasional, yakni Koperasi Merah Putih. Menanggapi hal tersebut, eksekutif menjelaskan bahwa Pemkab Bantaeng telah melakukan berbagai langkah mendukung terbentuknya koperasi merah putih sebagai program strategis nasional.
Baca Juga: Raihan Anak Pengupas Bawang di Makassar: Tanpa Sekolah Rakyat, Saya Tak Bayangkan Bisa Sekolah
“Kami juga mendorong agar pengurus koperasi melibatkan kelompok usaha di wilayah kerjanya sebagai penyangga atau penyuplai produk,” ujar Sahabuddin.
Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menyoroti kondisi neraca keuangan daerah. Wabup menyebutkan bahwa posisi neraca keuangan Pemkab Bantaeng saat ini stabil, dengan capaian pendapatan dan serapan belanja masih seimbang.
Baca Juga: Gerakan Pangan Murah di Sinjai Diserbu Warga, Harga Sembako Lebih Terjangkau
Lebih jauh, Wabup menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menyesuaikan kebijakan fiskal agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung program prioritas daerah dan nasional.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 sebelum masuk ke tahap berikutnya untuk mendapat persetujuan bersama. (*)