Sulawesinetwork.com -- Pemerintah Provinsi Sulsel memastikan akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak tersalurkan di 20 daerah di Sulsel pada 2024. DBH itu akan dibayarkan secara rapel juga untuk 2025.
Kepala BKAD Sulsel Salehuddin mengatakan anggaran untuk DBH sudah disiapkan senilai Rp 1,9 triliun. Anggaran untuk membayar sisa utang DBH 2024 sekaligus DBH pada tahun ini.
"Itu DBH Rp 1,9 triliun untuk anggaran tahun ini dan anggaran kurang salur 2024, tahun sebelumnya," singkat Salehuddin.
Baca Juga: Puluhan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Bantaeng Dapat Bantuan BLT DBH-CHT 2023
Salehuddin sempat meminta agar kabupaten dan kota di Sulsel bersabar menunggu pencairan DBD. Pihaknya pun memohon maaf karena penyaluran DBH belum bisa dilakukan secara maksimal.
Dia memaparkan, Pemprov Sulsel baru menyalurkan DBH periode Januari hingga April 2024. Di satu sisi, pihaknya turut membayar DBH kurang salur tahun 2023 yang dibayarkan di 2024 dengan total Rp 210 miliar lebih.
"Kami mohon maaf kalau tahun ini belum bisa kami maksimalkan DBH kabupaten/kota, namun tahun 2025 akan kami coba untuk memaksimalkan belanja DBH tersebut," kata Salehuddin dalam keterangannya.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Raih Predikat Baik Indeks Pembangunan Statistik dari BPS
Pembayaran tunggakan utang tersebut mandek lantaran anggaran dalam APBD 2024 difokuskan membiayai program prioritas lain termasuk Pilkada.
Situasi yang dialami Pemprov Sulsel itu terungkap dalam rapat kerja Komisi C DPRD Sulsel dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel pada Senin 13 Januari 2025 lalu. Legislator mulanya mengaku miris dengan beban utang DBH yang mesti ditanggung pemerintah yang nyaris mencapai Rp 1 triliun.
"Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp 972 miliar harusnya dibayarkan tahun 2024, tapi baru terbayarkan di 4 kabupaten, (yakni) Takalar, Pinrang, Sidrap dan Lutra," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel Fadel Tauphan Ansar.
Dengan demikian masih ada 20 kabupaten dan kota di Sulsel yang belum dibayar DBH-nya. Pemprov Sulsel kesulitan menuntaskan tunggakan utang tahun lalu karena anggaran yang terbatas di tengah banyak program besar yang mesti dijalankan.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Keluarkan Status Tanggap Darurat dan Penggunaan Dana BTT untuk Banjir dan Longsor
"Memang permasalahan DBH ini karena di tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih fokus di Pilkada. Jadi prioritaskan Pilkada akhirnya untuk DBH ditunda sementara," ungkapnya.