Adriani mengaku jika dirinya mengetahui terdapat dokumen dalam SPj itu yang tidak ditandantangi Bendahara setelah dirinya diberitahu oleh Risnawati.
Baca Juga: Lapangan Tennis Kawasan Wisata Tanjung Bira Bisa Digunakan Pengunjung untuk Menyalurkan Hobi
"Saya baru tahu soal SPj itu setelah bendahara mengecek dan ada dokumen yang tidak ditandatangi bendahara," terangnya.
"Saya tidak tahu menahu soal itu karena saya hanya bawahan yang hanya diperintah untuk mengambil SPj itu di keuangan. Tapi kenapa saya yang jadi korban," keluhnya.
Terpisah, Kepala Diskominfo Bulukumba Daud Kahal yang dikonfimasi mengaku jika honorer tersebut tidak dipecat. Melainkan perpanjangan kerja tidak dilanjutkan lantaran pengurangan anggaran.
"Pengurangan itu otomatif terdampak pada program kegiatan dibeberapa bidang. Jadi kita pertimbangkan untuk melakukan rasionalisasi," ucapnya.
Sehingga pemberhentian terhadap honorer tersebut dilakukan lantaran yang bersangkutan sejak 2023 tidak bekerja dibawa naungan Bidang Humas dan Informasi Publik Diskominfo Bulukumba.
"Jadi dia sejak tahun 2023 tidak bekerja lagi dibidang yang naungi Andi Ayatullah Ahmad. Sehingga tidak ada yang mengurusi soal keuangan dibidang itu," lanjutnya.
Sedangkan terkait SPj, Daud Kahal mengaku jika honorer tersebut melakukan hal fatal yang berkaitan dengan pencairan anggaran akhir tahun Diskominfo.
"Itu SPj dia ambil di keuangan tanpa sepengatahuan saya dan disembunyikan. Kalau saya tidak datang ke keuangan meminta untuk dicairkan maka dari situlah masalah ini muncul," terangnya.
"Harusnya dia (honorer) tidak melakukan itu karena bukan urusan dan bukan kerjanya. Dia ada dibawa naungan bidangnya Andi Ayahtullah," sambungnya.
Kabar pemberhentian terhadap Adriani dan sejumlah honorer lainnya terus menjadi perbincangan sejumlah pihak di internal Pemkab Bulukumba. (*)