Sulawesinetwork.com - Penghalangan pengambilan gamar terhadap jurnalis oleh oknum anggota polisi pada proses penyortiran surat suara berbuntut panjang.
Kecaman dan sorotan disampaikan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Aji maupun IJTI mendesak agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba.
Baca Juga: Misbahuddin Basri Jadi Petahana yang Dinilai Layak Kembali Duduk di DPRD Bantaeng
"Para penyelenggara pemilu dinilai tidak mencerminkan proses pemilu yang seharusnya berjalan, jujur, adil, dan transparan," Ujarnya dalam keterangan resminya, dilansis Sabtu, 13 Januari 2024.
Senada dengan Sekretaris IJTI Sulsel, Haeril. Ia menilai jika kejadian itu bertentangan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 1999.
"IJTI Sulsel sangat menyayangkan sikap arogansi oknum kepolisian yang bertugas di gudang logistik KPU Bulukumba," Ujarnya.
Ramainya kejadian tersebut menjadi sorotan, Ketua KPU Bulukumba, Asbar menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang dialami tiga jurnalis televisi.
"Kami mohon maaf kepada teman-teman media karena adanya kesalahpahaman atas masalah ini," kata Asbar kepada wartawan dilansir, Jumat, 11 Januari 2024.
Diketahui, insiden pelarangan peliputan kepada jurnalis pada proses penyortiran surat suara di kantor KPU Bulukumba berbuntut panjang.
Insiden adu mulut antara anggota Polres Bulukumba Aiptu Azhar M dengan sejumlah jurnalis yang hendak melakukan peliputan pun menarik perhatian publik.
Sebelumnya, tiga orang wartawan dilarang mengambil gambar surat suara rusak di Gedung Logistik KPU Bulukumba, Rabu 10 Januari 2023 kemarin.