Fraksi PKS DPRD Bulukumba Soroti Tingginya SiLPA dan Dorong Fleksibilitas Anggaran untuk Penanganan Bencana

"SiLPA hendaknya tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan daerah, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program. Semakin optimal penyerapan anggaran, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam menggerakkan ekonomi di tingkat bawah," kata Dr. Supriadi.

Ia juga menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih adaptif dalam menghadapi kondisi darurat.

Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Bulukumba Apresiasi Opini WTP, Soroti SiLPA Rp58 Miliar dan Kemandirian Fiskal

"Ketika terjadi bencana, masyarakat membutuhkan respons yang cepat. Karena itu, kami mendorong adanya mekanisme fleksibilitas anggaran yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga percepatan penanganan maupun pemulihan infrastruktur dapat segera dilakukan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Fraksi PKS berharap berbagai masukan yang disampaikan dalam pandangan umum tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyempurnakan tata kelola keuangan daerah, sehingga APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. (*)