Fraksi PKS DPRD Bulukumba Soroti Tingginya SiLPA dan Dorong Fleksibilitas Anggaran untuk Penanganan Bencana

Sulawesinetwork.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bulukumba menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba yang berlangsung di Gedung DPRD Bulukumba, Rabu, Juli 2026, sebagai bagian dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menilai bahwa tingginya SiLPA yang terjadi hampir setiap tahun perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Baca Juga: Berbagi Kebahagiaan di Hari Jadi Bhayangkara, Polres Bulukumba bagikan beras Gratis Ke Warga

Menurut fraksi tersebut, keberadaan SiLPA tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi administratif atau teknis pelaksanaan program, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas penyerapan anggaran.

Fraksi PKS mempertanyakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, terutama melalui percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fraksi PKS, optimalisasi penyerapan anggaran merupakan salah satu instrumen penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, khususnya melalui program pembangunan dan pemberdayaan yang bersifat mendesak.

Baca Juga: Seluruh Fraksi DPRD Bulukumba Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan

Selain menyoroti efektivitas penyerapan anggaran, Fraksi PKS juga mengangkat isu fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam menghadapi kondisi darurat, terutama pada wilayah yang terdampak bencana.

Fraksi PKS memahami bahwa SiLPA dapat muncul akibat berbagai dinamika teknis dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, fraksi tersebut mempertanyakan kemungkinan penerapan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih adaptif sehingga sebagian alokasi anggaran dapat diprioritaskan untuk mempercepat penanganan bencana maupun pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Baca Juga: Fraksi NasDem DPRD Bulukumba Soroti PAD, SiLPA, Infrastruktur hingga Pelayanan Dasar dalam Pandangan APBD 2025

Menurut Fraksi PKS, langkah tersebut akan memungkinkan masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat memperoleh manfaat bantuan pemerintah secara lebih cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang memerlukan waktu cukup panjang.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Bulukumba Fuad Arafah menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus semakin berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta mampu merespons dinamika yang berkembang di lapangan.