Kunker Komisi II DPR RI: Pemprov Sulsel dan DPR Bahas Penguatan BUMD untuk Tingkatkan PAD

Sulawesinetwork.com - Komisi II DPR RI hari ini menggelar kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk membahas pengawasan terhadap Bank Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan pada Rabu, 27 Agustus 2025, ini menjadi forum strategis untuk mendorong peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Jufri Rahman, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI. 

Baca Juga: Dorong Kontribusi PAD, Wakil Bupati Barru Hadiri Kunjungan Komisi II DPR RI Bahas Peran BUMD

Ia memaparkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi positif 5,78 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,60 persen pada triwulan pertama 2025, Sulawesi Selatan berada di jalur pembangunan yang tepat.

Jufri Rahman menegaskan bahwa arah pembangunan Sulsel ke depan, yang sejalan dengan visi "Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter", sangat mengandalkan peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi.

"Bank Sulselbar sebagai kontributor dividen terbesar bagi PAD, sekaligus menjadi penggerak pembiayaan ekonomi lokal, khususnya bagi UMKM, petani, dan nelayan," jelasnya. 

Baca Juga: Pertama di Sulsel, RSUD Bantaeng Hadirkan Laser Hemorrhoidoplasty Obati Wasir Dengan Mudah

BUMD lainnya seperti PT. Sulsel Citra Indonesia, PT. Penjamin Kredit Daerah, PT. Sulsel Andalan Energi, dan Perusda Agribisnis juga terus didorong untuk memperbaiki tata kelola dan mengembangkan bisnisnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyusun Undang-Undang BUMD. 

Ia menekankan bahwa BUMD tidak boleh menjadi beban anggaran daerah, tetapi justru harus menjadi instrumen penguatan pendapatan daerah melalui dividen dan fungsi pelayanan publiknya.

Baca Juga: Komdigi Panggil TikTok dan Meta Usai Demo 25 Agustus di DPR Ricuh Gara-Gara Konten Fitnah

Aria Bima juga menyoroti pentingnya pembentukan BUMD yang sesuai dengan sektor unggulan daerah, seperti kelautan, pertambangan, dan pertanian.