Gerakan Pangan Murah Sulsel Jadi Rujukan Nasional, Diapresiasi Badan Pangan Nasional

Sulawesinetwork.com - Inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan kembali mendapat apresiasi. Gerakan Pangan Murah yang pertama kali diinisiasi oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, kini telah menjadi program rujukan nasional.

Program yang dicanangkan sejak 2022 ini telah memberikan dampak signifikan dalam menekan harga bahan pokok serta memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau. Kesuksesan program ini pun menginspirasi berbagai daerah di Indonesia untuk mengadopsi konsep serupa.

Gubernur Andi Sudirman secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah serentak di 24 kabupaten/kota di Sulsel, dengan pusat kegiatan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, pada Rabu (26/3/2025).

Baca Juga: Respon Cepat URC Polsek Ujung Bulu: Dua Terduga Pelaku Pencurian Rumput Laut Diamankan dalam Waktu 5 Jam

Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua TP PKK Sulsel Naoemi Octarina, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, serta pejabat lingkup Pemprov Sulsel dan unsur Forkopimda Sulsel.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono menyampaikan apresiasi atas konsistensi Sulsel dalam mengawal ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: H. Patudangi Azis Berbagi Paket Sembako di Bulukumba, Wujud Kepedulian Menjelang Idul Fitri

“Kami mengapresiasi gerakan pangan murah yang pertama kali diinisiasi oleh Pemprov Sulsel dan kini telah dilaksanakan secara serentak di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia,” ujarnya.

Maino juga mengungkapkan bahwa secara nasional, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan sebanyak 2.528 kali oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dengan Sulsel berkontribusi sebanyak 193 kali atau hampir 1 persen dari total penyelenggaraan.

Baca Juga: Hasil Sidang Isbat: Hilal Belum Terlihat, Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025

“Keberhasilan Sulsel dalam menjalankan program ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Dengan harga bahan pokok yang terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Maino. (*)