Sulawesinetwork.com – Anggota DPRD Bulukumba, Doktor Supriadi, turut menanggapi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang tengah menjadi perbincangan publik.
Menurutnya, revisi ini bertujuan memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, seperti ancaman siber dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
"Sepemahaman saya, revisi UU TNI ini dirancang untuk memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, seperti ancaman siber dan perlindungan warga negara di luar negeri," ujar Supriadi, Jumat 21 Maret 2025.
Baca Juga: Prabowo Resmikan KEK Industropolis Batang: Puluhan Ribu Lapangan Kerja akan Terwujud
Doktor muda alumni Jepang ini menilai bahwa dinamika global saat ini menuntut TNI untuk lebih adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks.
Kendati demikian, Supriadi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran militer dan sipil dalam implementasi undang-undang ini.
Menurutnya, reformasi sektor pertahanan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang telah diperjuangkan bersama.
Baca Juga: Ribuan Pekerja Pabrik Sepatu Hoka dan Converse Antusias Sambut Prabowo: Ya Allah Seneng Banget!
"Kita tetap perlu memastikan bahwa implementasi dari undang-undang ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara peran militer dan sipil, serta menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia," tegas politis muda PKS tersebut.
Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi dominasi militer dalam kehidupan sipil yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat.
Supriadi juga mendorong adanya dialog konstruktif antara pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil dalam pembahasan revisi UU ini.
Baca Juga: Ulang Tahun ke-48, Rohandi Turut Doakan Bupati dan Wakilnya Sukses Memimpin Gowa
Menurutnya, diskusi yang terbuka dan transparan akan memastikan bahwa tujuan reformasi ini benar-benar selaras dengan kepentingan nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.
"Kita butuh dialog konstruktif antara pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa tujuan reformasi ini tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai demokratis yang telah diperjuangkan bersama," ujarnya.
