Sulawesinetwork.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) mendorong mahasiswa untuk menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024.
Presiden Mahasiswa (Presma) Hasrul mengingatkan agar mahasiswa menolak politik uang dalam memilih calon kepala daerah.
"Mahasiswa harus mengambil haknya dalam memilih calon pemimpin, karena di bilik suaralah penentu nasib setiap daerah lima tahun ke depan," kata Hasrul, Selasa, 8 Oktober 2024.
Hasrul mengatakan setiap orang memiliki peran untuk menjaga pesta demokrasi yaitu pilkada berjalan dengan kondusif. Salah satu caranya ialah dengan saling menghargai perbedaan pendapat dan pilihan.
"Apalagi di kalangan mahasiswa tentu ada banyak perspektif dan masing-masing memiliki pilihan. Dan jangan mudah terprovokasi terhadap isu-isu liar yang tidak tervalidasi kebenarannya," ujar Hasrul.
Dia juga menyinggung terkait mahasiswa yang menjadi pemilih pemula atau baru pada Pilkada 2024. Menurutnya, pemilih baru tersebut perlu mendapatkan edukasi politik agar peduli dengan hak politiknya.
Baca Juga: Waduh! Anak Pelajar SMP Adu Jotos Hingga 3 Ronde di Kebun Karet Bulukumba
"Bagi pemilih baru saya anggap perlu edukasi politik untuk memantik simpati terhadap hak-hak politiknya, karena saya anggap bahwa setiap orang harus memanfaatkan hak suaranya sebaik-baik mungkin," ucapnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan untuk memenuhi kebutuhan pemahaman politik mahasiswa UNM, pihaknya akan mengadakan dialog interaktif dengan calon wali kota Makassar. Kegiatan itu, kata dia, juga sebagai ajang untuk menguji gagasan calon wali kota tersebut.
"Dalam waktu dekat-dekat ini, kami di BEM UNM rencana akan melaksanakan kegiatan dialog interaktif yang menghadirkan seluruh calon wali kota Makassar. Namun kegiatan tersebut tentu perlu kesediaan calon wali kota Makassar," katanya.
Baca Juga: Gelar Kampanye, Ketua PKB Singgung Utang Daerah di Lapangan Hitam
Sementara itu, Hasrul turut mengingatkan agar mahasiswa tidak terlibat dalam praktik politik uang. Dia menekankan pilkada untuk memilih pemimpin, bukan untuk mendapat sogokan.
"Pemilihan kepala daerah bukan untuk mendapatkan sogokan, melainkan untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu memimpin kita ke depan. Khususnya di tataran mahasiswa yang harus lebih paham untuk menolak money politic, karena hal tersebut sangat merusak moral dan karakter bangsa," lanjutnya.
