DLHK Sosialisasikan Perpres 28 Tahun 2023 untuk Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Lebih Terpadu

Sulawesinetwork.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bulukumba melaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sosialisasi yang digelar bersama dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi digelar di Hotel Agri Bulukumba, Kamis 29 Februari 2024.

Sosialisasi Perpres itu diharapkan agar program perhutanan sosial terus berjalan dan berkontribusi pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan.

Baca Juga: Gerindra Pastikan Fraksi Utuh dan Kursi Pimpinan DPRD Bulukumba, Berikut Komposisinya

Serta berbasis pada penguatan ekonomi kehutanan melalui kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf berharap agar program perhutanan sosial dapat terus berjalan melalui kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Wabup Edy Manaf program perhutanan sosial sedikitnya memberikan dua manfaat yaitu tercipta kehidupan masyarakat Bulukumba yang lebih sejahtera melalui usaha ekonomi, dan lingkungan alam yang lestari.

Baca Juga: Periode 2024-2029, Wakil PAN dan NasDem di DPRD Bulukumba Berkurang, Supriadi dan Abd Kaab Tersingkir

Untuk diketahui tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih dan menetapkan Kabupaten Bulukumba sebagai wilayah yang pertama kalinya di Indonesia melaunching Rumah Ko-Kreasi Perhutanan Sosial 4.0.

Yaitu perizinan perhutanan sosial berbasis digital, sehingga dengan program ini Kabupaten Bulukumba menjadi daerah terdepan dan terbaik dalam pelaksanaan perhutanan sosial di Indonesia.

Bulukumba memiliki luas hutan sekitar 9 ribu hektar yang terdiri dari hutan lindung 5.180 hektar, hutan konservasi/tahura 3.475 hektar, dan hutan produksi 931 hektar.

Baca Juga: Pileg 2024, H Rijal Sukses Pertahankan Perolehan Suara Figur Terbanyak di Dua Kecamatan Secara Berturut-turut

"Ada juga hutan produksi terbatas 537 hektar yang sebagiannya telah dikeluarkan menjadi hutan adat seluas 313 hektar melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkapnya.

Wabup Edy Manaf berharap kiranya proses perizinan akses legal pengelolaan hutan dapat diberi ruang agar masyarakat memiliki legalitas dalam pengelolaan hutan.