Sulawesinetwork.com - Pemberhentian sejumlah tenaga honorer dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Bulukumba kini menyita perhatian publik.
Pemberhentian salah satu tenaga honorer, Adriani diduga buntut penarikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulukumba.
Bahkan tudingan Kepala Diskominfo Bulukumba, Daud Kahal terhadap Adriani yang diduga menyembunyikan berkas SPj tersebut dibantah Bendahara Diskominfo, Risnawati.
Baca Juga: Terdakwa Politik Uang Divonis 8 Bulan Penjara, SS Harap Gakkumdu Bisa Lebih Tegas
Risnawati menegaskan jika dokumen SPj tersebut ditarik karena terdapat dua berkas SPj yang diajukan tidak melalui verifikasi dan tanpa dibubuhi tanda tangan Bendahara dan para Sekretaris Diskominfo.
"Jadi saya yang perintahkan Adriani untuk mengambil berkas itu di keuangan. Karena ada berkas yang diajukan tidak saya ketahui tapi ada dalam pengajuan," tegasnya.
Risnawati menerangkan jika jumlah SPj yang diajukan ke BPKAD itu sudah sesuai. Sehingga dengan adanya berkas yang diselipkan membuat dirinya memutuskan untuk menarik berkas tersebut dan mengecek kembali.
Baca Juga: Mahfud Sebut Pertanyaan Gibran 'Recehan', Budiman: Mungkin Gak Siap Bicara Dilema Kebijakan
"Jadi setelah saya cek kembali ada berkas yang ternyata tidak sesuai jadi saya putuskan tidak mengajukan agar tidak menjadi masalah kemudian hari," jelasnya.
Diketahui, salah satu SPj yang diajukan tanpa melalui verifikasi dan tanda tangan Bendahara dan sekretaris yakni kegiatan pemeliharaan kendaraan yang nilainya belasan juta.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Bulukumba Daud Kahal yang dikonfimasi mengaku jika honorer tersebut tidak dipecat. Melainkan perpanjangan kerja tidak dilanjutkan lantaran pengurangan anggaran.
Baca Juga: Prabowo ke Emil Dardak: Banyak Pemimpin Muda Muncul, yang Penting Cinta Rakyat Indonesia
"Pengurangan itu otomatis terdampak pada program kegiatan dibeberapa bidang. Jadi kita pertimbangkan untuk melakukan rasionalisasi," ucapnya.
