Sulawesinetwork.com - Pejabat Pemerintah Kabupaten Sinjai dinilai ogah memberikan respon dan tanggapan soal masalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat.
Terutama, saat kondisi harga kebutuhan pokok yang belum juga stabil jelang Natal dan Tahun Baru.
Pernyataan ini disampaikan mantan Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Taiyeb Mappasere disalah satu grup WhatsApp saat menyinggung harga kebutuhan pokok khususnya harga cabe rawit yang masih terlalu mahal.
Baca Juga: Pengunduran Diri Firli Dinilai Cuma Akal-akalan, MAKI Minta Jokowi Tolak
"Sampai hari ini belum ada langkah yang berarti untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang meningkat tajam. Pemda Sinjai sepertinya mengandalkan pasar murah padahal itu tidak mampu menurunkan harga dan ini terbukti tetap naiknya harga-harga," tulisnya disalah satu grup WhatsApp,
Kekesalan itu kembali ditulis Andi Taiyeb saat sejumlah pejabat Pemkab Sinjai yang berada digrup tersebut enggan merespon tanggapannya soal harga kebutuhan pokok yang masih terlalu mahal dengan istilah pejabat yang hobi GTM dan NC.
"Sudah 5 tahun lebih para pejabat di Sinjai sepertinya melakukan Gerakan Tutup Mulut (GTM) dan No Comment (NC) dan ini sangat menurunkan kredibilitas Pemda dan mengecewakan,"ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Santri Tahfiz dan Anak Panti Asuhan Zikir di Rujab Bupati Bulukumba
Sebelumnya, Mantan Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Taiyeb Mappasere menyinggung kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang tidak mampu menurunkan harga kebutuhan pokok meski menggelar aksi pasar murah.
Dengan kenaikan beberapa kebutuhan pokok di Sinjai kata Andi Taiyeb, kerja-kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu dipertanyakan. Apa kerja TPID sekarang? kenapa tidak digerakkan?.
Sebab menurutnya, saat orang di rumah membeli cabe rawit di pasar sentral sinjai, harganya masih Rp90 ribu/kg. Namun, ia hanya membeli 1/2 kg dengan harga Rp45 ribu/kg.
Baca Juga: Cek Kesiapan Personil, Kapolres Bulukumba Kunjungi Pos Pengamanan di Bira
"Harga cabai rawit tidak turun dari keadaan kemarin sehingga saran untuk Pemda Sinjai agar menjadi perhatian karena harga kebutuhan lain yang dijadikan standar perhitungan Inflasi daerah juga masih tinggi," pungkasnya.
Terpisah, pemerhati sosial Musaddaq, menilai keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebab, ratusan juta utang Makan Minum hingga pembayaran pihak penyedia pengadaan barang dan jasa kini tak kunjung juga dibayarkan.
