Sulawesinetwork.com - Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023 terus bergulir.
Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk menghitung kerugian negara dalam skandal yang mengguncang perusahaan BUMN tersebut.
Dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025), Burhanuddin menyatakan bahwa penyidik sedang fokus menyelesaikan kasus ini dengan menggandeng ahli keuangan untuk menghitung kerugian negara secara riil.
"Saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan (kasus Pertamina), termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018-2023," ujarnya.
Tak hanya itu, Kejagung juga meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berkoordinasi dalam mengurai perhitungan kerugian negara.
"Saya minta pada Jampidsus untuk perkara ini segera selesai. Sehingga masyarakat lebih tenang lagi, apalagi menghadapi hari-hari raya begitu," tutur Burhanuddin.
Baca Juga: Manuver KPK Picu Kekhawatiran Kubu Hasto: Praperadilan Terancam Gugur?
Burhanuddin berharap, dengan kerja sama antara Jampidsus dan BPK, angka pasti kerugian negara dapat segera diumumkan.
"Kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya dan insyaallah segera akan kita lakukan dengan segera," tegasnya.
Kasus ini telah menyeret sembilan orang sebagai tersangka, termasuk Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Baca Juga: TPG Guru Madrasah Cair Akhir Maret 2025! Ini Langkah Cepat dan Taktis Kemenag
Skandal ini diduga melibatkan praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang fantastis.
Publik pun menanti dengan cemas, berapa angka pasti kerugian negara yang akan diumumkan Kejagung dan BPK.
