Sulawesinetwork.com - Dugaan tindak pidana korupsi penyalagunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto.
Peyalagunaan dana BOS tersebut berupa penggandaan soal ujian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.
Diketahui berdasarkan surat yang diteken oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Teuku Luftansyah Adhyaksa tertanggal 25 Juli 2024 nomor B- 1401/P.4.23/Fd.1/07/2024.
Baca Juga: Soal Berkas Andi Sudirman Sulaiman Belum Lengkap dan Terkesan Spesial, Begini Jawaban PKS Sulsel
Pihak kejaksaan meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Uskar Baso untuk membantu pemanggilan terhadap sejumlah kepala sekolah dan koordinator wilayah bidang pendidikan.
Sementara itu, pihak- pihak yang dipanggil lebih awal oleh penyidik kejaksaan, yakni diantaranya Kepala Sekolah dan Bendahara (2023) UPTD SD Negeri 1 Bangkala, Kepala Sekolah dan Bendahara (2023) UPTD SD Negeri 8 Bangkala Barat.
Kepala Sekolah dan Bendahara (2023) UPTD SD Negeri 13 Bontoramba, Korwil Kecamatan Tarowang, Syamsuddin, Korwil Kecamatan Arungkeke, ST Hamsina, Kowil Kecamatan Tamalatea, ABD Rahim Sila, Kowil Kecamatan Batang, Suwardi dan Korwil Kecamatan Turatea, Pammusu.
Baca Juga: Partai Golkar Masih Belum Tentukan Usungan di Pilgub Sulsel 2024, Mengapa?
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jeneponto, Handarta yang dikonfirmasi awak media membenarkan jika pihaknya telah melakukan penyelidikan dugaan penyalagunaan dana BOS tahun 2023.
"Masih sementara berproses, kan surat laporannya baru masuk di Pidsus, sementara lidik, "ujar Hendarta.
Sebelumnya, petugas dari Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jeneponto terpantau telah melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah.
Baca Juga: 11 Warga Ditangkap, Berikut 5 Fakta Kasus Pengeroyokan Polisi di Balangtaroang
Kunjungan itu sekaitan kegiatan penggandaan soal ujian, termasuk di Sekolah Dasar Kalumpang Loe di Kecamatan Arungkeke baru- baru ini.(*)
