Sulawesinetwork.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menerima kunjungan kerja dari Tim Task Force World Bank (Bank Dunia) bersama PMU ICARE dan Balai Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Lounge Sekretariat Daerah Kantor Bupati Barru pada Rabu (16/07/2025) sore.
Kunjungan ini berfokus pada restrukturisasi kegiatan ICARE dalam mendukung program swasembada pangan, khususnya melalui penyediaan alat mesin pertanian pra-panen dan pasca-panen.
Pj Sekda Barru, Abu Bakar, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Barru, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barru.
Baca Juga: Waspada Love Scamming! Imigrasi Jakarta Gagalkan Wanita yang Hendak Temui 'Pacar' di Pakistan
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan, yang menjadi salah satu program asta cita Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah pembentukan kelompok tani milenial yang dikenal dengan nama Brigade Pangan.
“Kelompok tani milenial ini diisi oleh anak-anak muda dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dari petani-petani sebelumnya. Kalau dulu petani identik dengan pekerjaan kasar, hari ini kita ingin mengubah mindset itu. Petani milenial yang tergabung dalam Brigade diarahkan menjadi pengusaha pertanian,” terang Abu Bakar.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Bedah Rumah untuk Warga Kurang Mampu di Barru
Ia berharap, dengan sentuhan teknologi mulai dari pengolahan lahan, pemupukan, pemeliharaan, hingga pasca-panen, taraf hidup petani akan meningkat dan bahkan bisa lebih baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala BRMP Sulsel, Ir. Yusuf, menekankan pentingnya optimalisasi lahan sebagai salah satu komponen utama dalam program ICARE.
"Setelah optimalisasi lahan dilakukan, maka akan dibentuk kelembagaan petani berbasis kelompok yang disebut Brigade Pangan. Jika seluruh persyaratan aplikatif telah terpenuhi, maka kelompok ini akan difasilitasi berbagai perangkat pendukung sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Bramkoesyanto dari PMU ICARE menyoroti pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam aspek pengawasan dan monitoring program.
“Partisipasi Pemda sangat dibutuhkan, terutama dalam proses verifikasi penerima manfaat, agar bantuan alsintan benar-benar tepat sasaran dan dapat menghindari potensi gesekan sosial antar kelompok masyarakat,” tegasnya.
