Namun demikian, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini.
Realisasi program nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Baca Juga: Mentan Amran Beri Pesan Ini untuk Generasi Muda, Jadi Prinsip Kesuksesan
Dukungan Anggaran dari DPRD Jakarta
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, sebelumnya mengungkapkan bahwa anggaran untuk program ini telah dimasukkan dalam APBD 2025.
Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta tanpa perbedaan.
Baca Juga: Idrus Marham Respon Bahlil Lahadalia Masuk 10 Daftar Menteri dengan Kinerja Buruk
“Kami sudah melakukan kajian dan Dinas Pendidikan juga sudah mempresentasikan program ini untuk memastikan semua siswa Jakarta bisa sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Khoirudin pada Jumat 4 Oktober 2024 silam.
Latar Belakang dan Tujuan Program
Program sekolah swasta gratis ini direncanakan berlaku mulai Juli 2025 untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Kebijakan ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa dari keluarga tidak mampu.
Baca Juga: Tidak Punya BPJS Kesehatan Bisa Menikmati Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Ini Caranya
Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, program ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan, seperti kekurangan kursi di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, serta penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
“Sekolah swasta gratis ini akan memperluas penerimaan siswa dan menyelesaikan masalah kekurangan kursi di sekolah negeri. Ini juga untuk membantu sekolah swasta menengah ke bawah yang kesulitan mendapatkan siswa,” ungkap Justin, Minggu 10 November 2024.
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI tidak berencana menambah sekolah baru, melainkan memperluas kerja sama dengan sekolah swasta.