Sulawesinetwork.com - Dunia pendidikan di Tanah Air kembali diguncang isu tak sedap. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Bandung tengah menjadi sorotan tajam publik, menyusul dugaan praktik jual-beli kursi siswa atau "titipan anak pejabat" yang mencoreng integritas seleksi.
Isu kecurangan dalam SPMB bukanlah hal baru. Setiap tahun, desas-desus tentang anak 'titipan', kursi yang 'dibeli', atau nama-nama misterius yang tiba-tiba lolos seleksi selalu saja muncul.
Kali ini, skala dugaan kecurangan di Bandung memicu respons serius dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Kala Jay Idzes Jadi Rebutan Klub Elite di Italia, Kapten Tim Garuda Kasih Tips ke Pemain Muda
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam dan bertekad mengusut tuntas kasus dugaan jual-beli 'kursi' dalam SPMB yang digelar di Kota Bandung.
Pernyataan ini disampaikan Fajar usai bertemu dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Senin, 16 Juni 2025.
Saat meninjau SMPN 7 Bandung, Fajar secara tegas menyatakan bahwa praktik titipan anak pejabat dalam sistem seleksi siswa di Indonesia harus dihentikan.
"Kami meninjau salah satu sekolah SMPN 7 Bandung, untuk memastikan proses SPMB nanti di Kota Bandung bisa berjalan lancar, tertib, bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Fajar kepada awak media di Bandung, Jawa Barat.
"Dan kami berharap (SPMB) bisa berjalan sesuai peraturan yang berlaku, tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi istilahnya jual beli bantal atau apapun namanya, jual beli kursi. Kita harapannya berjalan fair," imbuhnya, menekankan pentingnya asas keadilan dalam setiap proses penerimaan siswa.
Fajar juga membenarkan bahwa isu kecurangan dalam sistem penerimaan siswa di sekolah memang berhembus setiap tahun. Namun, ia menekankan perlunya bukti konkret.
Baca Juga: Hilang Saat Memancing, Warga Bulukumba Ditemukan Tak Bernyawa di Laut
"Itu isu tiap tahun juga, sejauh ini kita belum menemukan bukti karena kita berbicara dengan fakta hukum, nggak bisa karena katanya, sejauh ini kita belum menemukan indikasi ke arah itu," terangnya, menunjukkan kehati-hatian dalam proses investigasi.
Meskipun demikian, Wamendikdasmen RI itu menyinggung isu dugaan jual beli kursi yang terjadi di empat SMP di Kota Bandung. Fajar mengaku telah menerima laporan tertulis dari Wali Kota Bandung terkait pengusutan kasus dugaan kecurangan tersebut.
