"Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu jika tidak mendapat restu dari presiden. Maka saya apresiasi presiden yang membiarkan Kejaksaan Agung bekerja tanpa intervensi," ujar Mahfud dalam seminar hukum di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo, Kamis (27/02/2025).
Meski ada dugaan bahwa pengungkapan kasus ini bisa memiliki motif politik, Mahfud menegaskan bahwa yang terpenting adalah penegakan hukum yang tetap berjalan.
Baca Juga: Menteri ESDM Tegaskan Pengelolaan Tambang Harus Pelibatan Perusda Bersama Perusahaan Lokal
"Apapun motifnya, yang penting hukum ditegakkan. Kalau ada unsur politik, ya terserah, yang penting skandal ini terbongkar," tegasnya.
Siapa Sosok Pertama yang Membongkar Kasus Ini?
Awal mula kasus ini terbongkar ternyata berasal dari keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas Pertamax di beberapa daerah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Sirega, mengungkap bahwa laporan pertama datang dari warga Papua dan Palembang.
Baca Juga: Prabowo di Retreat Akmil: Kita Semua Keluarga Besar Indonesia
"Beberapa waktu lalu, masyarakat di Papua dan Palembang sempat mengeluhkan kualitas Pertamax yang jauh di bawah standar. Ini menjadi perhatian luas karena konsumen merasa tertipu," ujar Harli.
Berawal dari keluhan tersebut, Kejagung melakukan investigasi lebih lanjut. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertamax dan besarnya subsidi BBM ternyata berkaitan dengan praktik ilegal di dalam tubuh Pertamina.
"Dari temuan di lapangan, terlihat ada beban biaya yang seharusnya tidak perlu ditanggung pemerintah. Ini yang akhirnya mengarah pada dugaan korupsi di tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga," jelas Harli.
Baca Juga: Hujan-hujanan, Prabowo, Jokowi, SBY Naik Maung Bareng Cek Pasukan Parade Senja
Dengan semakin banyaknya bukti yang terungkap, kasus ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi bisa berdampak luas pada perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (*)