Soal Posisi Wamenaker Baru Pengganti Immanuel Ebenezer, Begini Kata Prabowo

Sulawesinetwork.com - Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai pengganti Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Irit bicara, Prabowo menegaskan bahwa saat ini posisi kosong Wamenaker yang ditinggalkan Noel tengah diurus oleh pemerintah.

“Sudah diurus semua tuh ya, ada nanti, tenang aja,” kata Prabowo kepada wartawan setelah peresmian gedung layanan terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Baca Juga: LPS Pangkas Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 3,75 Persen Mulai 28 Agustus 2025

Immanuel Ebenezer sendiri menjadi satu dari 11 orang yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam jumpa pers pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Ia diduga terlibat dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Keterlibatannya dalam kasus ini adalah membiarkan hal tersebut terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan perusahaan jasa K3 (PJK3) hingga menikmati aliran dana Rp3 miliar pada Desember 2024.

Baca Juga: 5 Jurus Menyusun Strategi Bisnis dengan Bantuan AI, Mulai dari Riset Pasar hingga Bangun Brand

Immanuel Ebenezer Dipecat dari Jabatan Wamenaker

Politikus dari Partai Gerindra ini kemudian langsung dipecat oleh Prabowo pada Jumat malam, 22 Agustus 2025 atau hari yang sama dengan jumpa pers KPK.

Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Sekda Sinjai Hadiri Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi TBC yang Digelar Kemendagri

Keanggotaan Immanuel Ebenezer di Partai Gerindra

Dari kepartaian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa Noel hak aktif dalam struktur pengurus partai.