Sekda Sinjai Hadiri Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi TBC yang Digelar Kemendagri

Sulawesinetwork.com - Estimasi kasus dan kematian akibat Tuberkulosis (TBC) yang tinggi, membuat Pemerintah Pusat hingga Daerah perlu memperhatikan instrumen percepatan penuntasan TB.

Dorongan itu disampaikan Mendagri RI Tito Karnavian saat memimpin Forum 8 Gubernur Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC) di delapan Provinsi prioritas, yang berlangsung secara hybrid, Selasa (26/8/2025).

“Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat serius mengenai penanganan masalah tuberkulosis, TBC, dan ini membutuhkan keseriusan kita,” ungkap Tito.

Baca Juga: Bawaslu Bulukumba Lakukan Uji Petik Data Pemilih di Desa Bijawang, Pastikan Hak Pilih Terjaga

Hadir langsung dalam forum ini Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Emmy Kartahara Malik, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Sementara via zoom dihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan drg. Farina Irfani, Kepala DKIP Dr. Mansyur, Kabid Sosial dan Ekonomi A. Ika Fajarwaty Atma dan beberapa pihak terkait lainnya, di Gedung Command Center Rujab Bupati Sinjai.

Dalam forum yang digelar atas sinergi Kemendagri, Kemenko PMK, dan jajaran Kementerian terkait, dipaparkan beberapa poin penting, termasuk pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) dan juga upaya pencepatan dan penuntasan TB di 8 Provinsi prioritas.

Baca Juga: Bupati Sinjai Ajak Warga Jaga Kebersihan, Tegaskan Komitmen Wujudkan Lingkungan Bersih

Hal itu mengingat, situasi TBC secara Global, Indonesia berada diurutan kedua dengan estimasi kasus dan kematian tertinggi setelah India.

Diakhir forum, dilaksanakan penandatangan komitmen penuntasan TB oleh sejumlah Kepala Daerah termasuk Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Usul PPPK Paruh Waktu Sebanyak 1.578 Orang, BKD Sudah Petakan Jumlah Pengusulan

Turut hadir pula pada forum tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan A. M. Putranto, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) M. Amperawan. (*)