Sulawesinetwork.com - Imbas demonstrasi terhadap Bupati Pati, Sudewo yang didesak untuk mundur dari jabatannya kini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Buntut atas peristiwa ini, Prabowo menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah melalui Menteri Luar Negeri, Sugiono.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono itu menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kebijakan kepala daerah harus memperhatikan dampak terhadap rakyat kecil.
Sebab, lanjut dia, Partai Gerindra lahir dari perjuangan masyarakat sehingga sudah seharusnya kebijakan yang dilahirkan memperhitungkan dampak yang ada.
"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Sugiono mengaku terus memonitor aksi unjuk rasa warga di Pati yang saat ini sudah kondusif. Ia juga telah mengingatkan Sudewo agar selalu memperhatikan aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Fathinah Qauliyah Mahfud, 'Putri Daerah' yang Kembali untuk Membangun Desa Barombong
"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," katanya.
Diketahui, DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo bersamaan kericuhan yang terjadi dalam aksi demo, Rabu (13/8) kemarin.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya memutuskan membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Baca Juga: Pria di Bulukumba Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Pacar Hingga Lebam
"Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati," katanya di Rapat Paripurna.
Bupati Pati Sudewo diminta mundur akibat sejumlah kebijakan dianggap tidak sesuai, khsusunya soal kenaikan PBB hingga 250 persen. (*)
