Tito mencontohkan, terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari APBD. Sementara 90 persen keuangan Pemda bersumber dari pemerintah pusat.
Lebih mirisnya lagi, 90 persen dana kucuran dari pusat itu sebagai besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya.
“Dan ini ada modus yang lain yang memang harus diselesaikan, ini cukup mendasar ini, yaitu banyaknya tenaga honorer,” kata Tito.
Selain itu, daerah menurut Tito juga banyak membuat program kegiatan yang operasionalnya disalurkan untuk pegawai. Sehingga anggaran yang ada tersedot untuk pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus.
"Harusnya belanja modal betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan bisa lebih baik tidak hanya 15-20 persen saja," ucap Tito.
Menurut Tito, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait. APIP mesti masuk lebih dalam dan memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.
Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.
"Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan. Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” punkasnya.(*)
